Antara Jabatan dan Amarah: Ketika Kursi Lebih Berharga dari Kapasitas

Di negeri ini, fenomena "orang salah di tempat" bukan lagi isapan jempol. Kita sering menyaksikan bagaimana kursi kekuasaan ditempati oleh sosok yang, secara kapasitas dan integritas, tidak layak mendudukinya. Mereka adalah produk dari sistem yang sakit: jabatan karena kedekatan (koneksi), jabatan karena "amplop", atau jabatan karena warisan keluarga.

Ironinya, mereka yang duduk di kursi tersebut seringkali tidak paham dengan tugas pokok dan fungsinya. Mereka kebingungan membaca data, gagap merumuskan kebijakan, dan hanya bisa mengandalkan bawahan yang lebih kompeten untuk menyelesaikan pekerjaan. Akhirnya, tugas hanya digugurkan, formalitas diutamakan, dan esensi pelayanan publik tergerus habis. Lebih tragis lagi, ketika suatu hari jabatan itu diambil atau mereka dimutasi, reaksi yang muncul bukanlah introspeksi, melainkan amarah dan rasa memiliki yang berlebihan. Seolah-olah jabatan itu adalah hak mutlak miliknya, padahal bukti di lapangan jelas: mereka tidak mumpuni.

Mari kita bedah akar masalah ini, dan lebih penting lagi, bagaimana kita sebagai bangsa bisa memperbaiki mentalitas yang keliru ini.

1. Mentalitas "Saya Berhak" vs. "Saya Mampu"

Kesalahan fundamental pertama adalah menganggap jabatan sebagai hadiah atau hak, bukan sebagai amanah dan ujian. Seseorang yang mendapatkan jabatan melalui jalur belakang (backdoor) akan tumbuh dengan pola pikir bahwa jabatan adalah milik pribadi. Ketika jabatan itu lepas, ia merasa dirampok.

• Evaluasi Kritis: Jabatan adalah titipan. Dalam birokrasi modern, jabatan adalah alat untuk mencapai tujuan negara, bukan tujuan akhir. Jika kita tidak mampu, maka kita adalah beban bagi sistem.

2. Ketidakmampuan yang Menular (Incompetence Cascade)

Ketidakmampuan seorang pemimpin tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ini menciptakan efek domino:

• Membebani Bawahan: Pegawai di bawahnya harus bekerja ekstra keras untuk menutupi kebodohan atasannya.
• Memblokir Inovasi: Pejabat yang tidak paham biasanya takut pada perubahan. Ia akan lebih memilih status quo daripada kebijakan berisiko, meskipun itu baik untuk rakyat.
• Merusak Moral: Pegawai yang kompeten akan frustrasi dan akhirnya keluar atau menjadi malas karena tidak ada penghargaan atas kemampuan, yang ada hanya penghargaan atas kedekatan.

3. Menggugurkan Kewajiban: Bahaya "Formalitas Semu"

Pejabat abal-abal biasanya ahli dalam "menggugurkan kewajiban" (pro forma). Mereka rapat, menandatangani, dan melaporkan, tetapi tidak ada dampak nyata. Program hanya jalan di atas kertas. Anggaran habis untuk kegiatan seremonial, bukan untuk solusi substansial.

• Pertanyaan Reflektif: Apakah kerja kita hari ini benar-benar menyelesaikan masalah rakyat, atau hanya menyelesaikan target laporan?

4. Refleksi: "Jika Saya Dipecat Besok, Apakah Saya Punya Harga Diri?"

Ini adalah pertanyaan paling kritis yang harus diajukan setiap pejabat. Jika besok Anda dicopot, apakah Anda akan pergi dengan tenang karena Anda tahu Anda sudah bekerja maksimal, atau Anda akan mengamuk karena Anda tahu Anda kehilangan "sumber kekuasaan" Anda?

• Pejabat yang mumpuni tidak takut kehilangan jabatan, karena dia percaya pada kemampuannya. Dia akan bangkit kembali dengan ilmu dan integritas yang dimilikinya.
• Pejabat yang tidak mumpuni sangat terikat pada kursinya, karena itu adalah satu-satunya penopang harga dirinya. Itulah mengapa dia sangat defensif dan mudah marah.

 

Solusi: Revolusi Mental untuk Birokrasi

Untuk memperbaiki mentalitas ini, diperlukan langkah radikal:

1. Evaluasi Kompetensi Berkala: Hapus sistem "lifetime employment" untuk jabatan struktural. Lakukan asesmen rutin yang ketat. Jika tidak lulus, turunkan. Jabatan adalah dinamis, bukan statis.
2. Hapuskan Nepotisme dalam Rekrutmen: Ganti dengan sistem rekrutmen berbasis portofolio dan tes psikologi kepemimpinan yang transparan. Mata rantai "titipan" harus diputus dengan sistem digital yang tidak bisa diintervensi.
3. Budaya "Tegur Sapa" yang Konstruktif: Bawahan harus berani mengingatkan atasan (dengan cara bijak). Jangan biarkan kesalahan atasan menjadi budaya diam.
4. Penguatan Hati Nurani: Ingatkan terus bahwa setiap kebijakan yang diambil akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan di dunia. Tidak ada yang bisa menyuap malaikat pencatat amal.

Penutup: Kembali ke Esensi Pengabdian

Sudah saatnya kita mengubah paradigma. Jabatan bukanlah mahkota, melainkan beban berat. Jika Anda tidak sanggup memikulnya, jangan paksa diri untuk duduk di atasnya karena Anda hanya akan menyakiti punggung sendiri dan menginjak-injak martabat rakyat.

Bagi pembaca yang saat ini menjabat, tanyakan pada diri sendiri: "Apakah rakyat benar-benar membutuhkan saya, atau saya hanya membutuhkan gaji dan kekuasaan mereka?"

Jika jawabannya masih ragu-ragu, maka beranilah mundur. Karena lebih mulia menjadi orang biasa yang jujur, daripada menjadi pejabat yang hanya menjadi sampah masyarakat.

Beranilah menjadi kompeten, karena hanya dengan kompeten kita bisa menghadapi rakyat tanpa rasa bersalah dan menghadapi Tuhan tanpa rasa takut.